Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS I B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS I B

Jl. Gatot Subroto No.74, Karangsari, Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352, Indonesia

Email : (umum) pn.lmj_umum@yahoo.co.id/Fax. 0334-881898 Telp. (0334) 881898

SISUPERPTSP onlineAPEKEraterangWhatsapp


SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II

Hasil Penilaian Masyarakat Ini diperoleh dari Hasil survey yang dilakukan secara elektronik (E-SURVEY) periode Triwulan II 2024 .Survey ini dilakukan pada bulan April 2024 s/d Juni 2024

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN II 2024

Hasil Penilaian Masyarakat Ini diperoleh dari Hasil survey yang dilakukan secara elektronik (E-SURVEY) periode Triwulan II 2024 .Survey ini dilakukan pada bulan April 2024 s/d Juni 2024

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN II 2024

STOP GRATIFIKASI

Melaksanakan arahan Yang Mulia Mahkamah Agung RI, berdasarkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi, dan berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan di Bawahnya.

GRATIFIKASI

Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil

Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil

Alur Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil

Laporkan Keluahan Seputar Pengadilan di

SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan

Pendaftaran Perkara Secara Online

Layanan Ecourt

e-Court merupakan layanan bagi Pengguna Terdaftar (Advokat) untuk Pendaftaran Perkara Secara Online (e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment) dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summons).
Layanan Ecourt

Penerapan

Eraterang dan PTSP+

ERATERANG adalah layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/Gawai dan Komputer/PC).

Eraterang dan PTSP+

Cek Perkara

SIPP (Sistem Infomasi Penelurusan Perkara)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah.

SIPP (Sistem Infomasi Penelurusan Perkara)

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
  Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.       Unduh Petunjuk/Tutorial Pengguanaan Aplikasi e-Berpadu :         Akses e-Berpadu disini :   https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/  
e-Berpadu Mahkamah Agung RI




MOTTO PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB
PRIMA (Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel)



Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

APM 2022

Checklist TAPM 2022

 CHECKLIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB TAHUN 2022

 

NO AREA PENILAIAN DOWNLOAD DOKUMEN
1 KETUA

Manual Mutu :                                      

 - Struktur TIM PMPN                           

- TUSI                                                 

- Sasaran Mutu                                     

- Kebijakan Mutu                                   

- Peta Proses Bisnis

 DETAIL
2 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016  DETAIL
3 KETUA Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016  DETAIL
4 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016  DETAIL
5 KETUA Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik  DETAIL
6 KETUA Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja  DETAIL
7 KETUA 1. Dokumen SAKIP
a.  Indikator Kinerja Utama (IKU)
b.  Rencana Strategis (RENSTRA)
c.  Recana Kinerja Tahunan (RKT)
d.  RENJA - RKAK/L
e.  Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
f.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
    (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :
    Target X 100%)
2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan
 DETAIL
8 KETUA Indikator Kinerja Utama (IKU)   DETAIL
9 KETUA Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)  DETAIL
10 KETUA Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  DETAIL
11 KETUA Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  DETAIL
12 KETUA Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP   DETAIL
13 KETUA Penetapan Majelis Hakim dan PP  DETAIL
14 KETUA Pengawasan Eksekusi   DETAIL
15 KETUA Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat  WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi   DETAIL
16 KETUA Penerapan Restorative Justice   DETAIL
17 KETUA Gugatan Sederhana (GS) berdasarkan
PERMA Nomor 4 Tahun 2019
 DETAIL
18 KETUA Monitoring Administrasi Biaya Perkara  DETAIL
19 KETUA Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017  DETAIL
20 KETUA Layanan Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020
 DETAIL
21 KETUA Tata tertib persidangan  DETAIL
22 KETUA Persidangan Elektronik  DETAIL
23 KETUA Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas  DETAIL
24 KETUA Pengimplementasian core values ASN  BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021)
a.Berorientasi Pelayanan
b. Akuntabel
c. Kompeten
d.Harmonis
e. Loyal
f. Adaptif
g. Kolaboratif
 DETAIL
25 KOORDINATOR AREA AREA 1 ZI Manajemen Perubahan
(Pemenuhan )
 DETAIL
26 KETUA Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)  DETAIL
27 KETUA Penetapan Role Model (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014)
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas
 DETAIL
28 KETUA Penandatanganan Pakta Integritas  DETAIL
29 KOORDINATOR AREA AREA 1 ZI Manajemen Perubahan
( Reform )
 DETAIL
30 KOORDINATOR AREA AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Pemenuhan )  DETAIL
31 KOORDINATOR AREA AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Reform )  DETAIL
32 KOORDINATOR AREA AREA 3 ZI Penataan SDM ( Pemenuhan )  DETAIL
33 KOORDINATOR AREA AREA 3 ZI Penataan SDM ( Reform )  DETAIL
34 KETUA AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas
(Pemenuhan )
 DETAIL
35 KOORDINATOR AREA AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas
 (Reform )
 DETAIL
36 KOORDINATOR AREA AREA 5 Penguatan Pengawasan (Pemenuhan)  DETAIL
37 KOORDINATOR AREA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Risiko)  DETAIL
38 KOORDINATOR AREA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)  DETAIL
39 KOORDINATOR AREA Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)  DETAIL
40 KOORDINATOR AREA Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK  DETAIL
41 KOORDINATOR AREA AREA 5 Penguatan Pengawasan (Reform)  DETAIL
42 KETUA Pelaporan E-LHKPN  DETAIL
43 KETUA Pelaporan E-LHKASN  DETAIL
44 KETUA AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Pemenuhan)  DETAIL
45 KOORDINATOR AREA Pelayanan Prima  DETAIL
46 KETUA Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.  DETAIL
47 KOORDINATOR AREA Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014  DETAIL
48 KOORDINATOR AREA AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Reform)  DETAIL
49 KETUA Monitoring  SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan DETAIL
50 KETUA Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI  DETAIL
51 KETUA Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai  SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012  DETAIL
52 WAKIL KETUA Pengawasan Implementasi Aplikasi SMART dan Aplikasi Monev Bappenas (PP 39 Tahun 2006)  DETAIL
53 WAKIL KETUA Penanggungjawab pengawasan keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP serta pengunggahan putusan pada Direktori Putusan MA  DETAIL
54 WAKIL KETUA WKPN sebagai Koordinator Pengawasan  DETAIL
55 WAKIL KETUA Tugas Wakil Ketua Sebagai MR  DETAIL
56 WAKIL KETUA / MR Assesmen internal  DETAIL
57 HAKIM Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara  DETAIL
58 HAKIM Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang  DETAIL
59 HAKIM Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara  DETAIL
60 HAKIM Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Publikasi putusan pada Direktori Putusan dan kewajiban anonimisasi  putusan  DETAIL
61 HAKIM Pengawasan Bidang  DETAIL
62 HAKIM  Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding  DETAIL
63 HAKIM Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan  DETAIL
64 HAKIM Court Calender  DETAIL
65 PANITERA Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju  DETAIL
66 PANITERA Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana  DETAIL
67 PANITERA Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan  DETAIL
68 PANITERA Panjar Biaya Perkara
(Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)
 DETAIL
69 PANMUD PIDANA Pencatatan surat masuk/keluar  DETAIL
70 PANMUD PIDANA Adanya uraian Tugas masing-masing unit  DETAIL
71 PANMUD PIDANA Implementasi SOP  DETAIL
72 PANMUD PIDANA Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud pidana sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP  DETAIL
73 PANMUD PIDANA Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014  DETAIL
74 PANMUD PIDANA Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )  DETAIL
75 PANMUD PIDANA Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018  DETAIL
76 PANMUD PIDANA Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014  DETAIL
77 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas Banding  DETAIL
78 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)  DETAIL
79 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas PK (Manual)  DETAIL
80 PANMUD PIDANA Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)  DETAIL
81 PANMUD PIDANA Kepatuhan PN dalam pelaksanaan :
1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan
2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan
3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan
4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan
 DETAIL
82 PANMUD PERDATA Pencatatan surat masuk/keluar  DETAIL
83 PANMUD PERDATA Adanya uraian Tugas masing-masing unit  DETAIL
84 PANMUD PERDATA Implementasi SOP  DETAIL
85 PANMUD PERDATA Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud Perdata sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP  DETAIL
86 PANMUD PERDATA Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018  DETAIL
87 PANMUD PERDATA Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014  DETAIL
88 PANMUD PERDATA Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )  DETAIL
89 PANMUD PERDATA Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas  DETAIL
90 PANMUD PERDATA Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)  DETAIL
91 PANMUD PERDATA Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014  DETAIL
92 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas Banding  DETAIL
93 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)  DETAIL
94 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas PK (Manual)  DETAIL
95 PANMUD HUKUM Pencatatan surat masuk/keluar  DETAIL
96 PANMUD HUKUM Adanya uraian Tugas masing-masing unit  DETAIL
97 PANMUD HUKUM Implementasi SOP  DETAIL
98 PANMUD HUKUM Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP  DETAIL
99 PANMUD HUKUM Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)  DETAIL
100 PANMUD HUKUM Prosedur Peminjaman Berkas  DETAIL
101 PANMUD HUKUM  Pelaporan perkara secara elektronik  DETAIL
102 PANMUD HUKUM Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021  DETAIL
103 PANMUD HUKUM Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021  DETAIL
104 PANMUD HUKUM Pelaksanaan Survey Harian berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021  DETAIL
105 PANMUD HUKUM Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum  DETAIL
106 PANMUD HUKUM Posbakum  DETAIL
107 PANITERA PENGGANTI Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP  DETAIL
108 PANITERA PENGGANTI Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani  DETAIL
109 PANITERA PENGGANTI Penundaan sidang pada SIPP oleh PP  DETAIL
110 PANITERA PENGGANTI Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung  DETAIL
111 JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)  DETAIL
112 JURUSITA /
JURUSITA PENGGANTI
Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)  DETAIL
113 JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)  DETAIL
114 SEKRETARIS Persidangan Elektronik  DETAIL
115 SEKRETARIS Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai   DETAIL
116 SEKRETARIS Implementasi RINGKAS 5R  DETAIL
117 SEKRETARIS Implementasi RAPI 5R  DETAIL
118 SEKRETARIS Implementasi RESIK 5R  DETAIL
119 SEKRETARIS Implementasi RAWAT 5R  DETAIL
120 SEKRETARIS Implementasi RAJIN 5R  DETAIL
121 SEKRETARIS Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020
 DETAIL
122 SEKRETARIS Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) tiap bulan kepada KPT  DETAIL
123 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA (DIPA 01) dan Badilum (DIPA 03)  DETAIL
124 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL)   DETAIL
125 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Sekretaris MA cq Kepala Biro Perlengkapan  DETAIL
126 SEKRETARIS Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)  DETAIL
127 SEKRETARIS Kelengkapan Document pada Document Control  DETAIL
128 SEKRETARIS Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Petugas penyimpan BMN)  DETAIL
129 SEKRETARIS Tim Pengelola Website  DETAIL
130 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Adanya uraian Tugas masing-masing unit  DETAIL
131 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Implementasi SOP  DETAIL
132 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)  DETAIL
133 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)  DETAIL
134 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan  DETAIL
135 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi   DETAIL
136 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Analisa pengembangan kompetensi  DETAIL
137 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Arsip kepegawaian  DETAIL
138 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengelolaan SIKEP  DETAIL
139 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA RKP, RKGB dan usul pensiun  DETAIL
140 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pencatatan surat masuk/keluar  DETAIL
141 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pemberian sanksi dan penghargaan  DETAIL
142 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja  DETAIL
143 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)  DETAIL
144 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014   DETAIL
145 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat  DETAIL
146 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengelolaan tenaga honorer  DETAIL
147 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian Kinerja Pegawai (PKP)  DETAIL
148 UMUM DAN KEUANGAN Pencatatan surat masuk/keluar  DETAIL
149 UMUM DAN KEUANGAN Adanya uraian Tugas masing-masing unit  DETAIL
150 UMUM DAN KEUANGAN Implementasi SOP  DETAIL
151 UMUM DAN KEUANGAN SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)   DETAIL
152 UMUM DAN KEUANGAN Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)  DETAIL
153 UMUM DAN KEUANGAN Pencatatan Aset  lainnya  DETAIL
154 UMUM DAN KEUANGAN Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN  DETAIL
155 UMUM DAN KEUANGAN Penginputan Aset Tetap  DETAIL
156 UMUM DAN KEUANGAN Penatausahaan Barang Persediaan  DETAIL
157 UMUM DAN KEUANGAN Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03  DETAIL
158 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan Kendaraan Dinas  DETAIL
159 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan Rumah Dinas  DETAIL
160 UMUM DAN KEUANGAN SK Penunjukan Penghunian Rumah Dinas  DETAIL
161 UMUM DAN KEUANGAN SK Kendaraan Dinas  DETAIL
162 UMUM DAN KEUANGAN SK Perangkat IT  DETAIL
163 UMUM DAN KEUANGAN Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas, perlengkapan persidangan, kalung hakim dll)  DETAIL
164 UMUM DAN KEUANGAN Perawatan dan Pengelolaan Server  DETAIL
165 UMUM DAN KEUANGAN Genset  DETAIL
166 UMUM DAN KEUANGAN Daftar barang ruangan & Labelisasi barang milik negara  DETAIL
167 UMUM DAN KEUANGAN Layout jalur keluar masuk kendaraan & Pengaturan lahan parkir  DETAIL
168 UMUM DAN KEUANGAN Jalur masuk gedung pengadilan  DETAIL
169 UMUM DAN KEUANGAN Jalur evakuasi dan titik kumpul  DETAIL
170 UMUM DAN KEUANGAN Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait  DETAIL
171 UMUM DAN KEUANGAN Sarana alat pemadam api ringan (APAR)  DETAIL
172 UMUM DAN KEUANGAN CCTV  DETAIL
173 UMUM DAN KEUANGAN Petugas keamanan  DETAIL
174 UMUM DAN KEUANGAN Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03  DETAIL
175 UMUM DAN KEUANGAN Tersedia informasi tentang :
1. Visi dan Misi,
2. Papan daftar nama hakim,
3. Papan daftar nama mediator,
4. Alur perkara,
5. Alur pengajuan dan penanganan layanan
    bantuan hukum,
6. Gugatan sederhana,
7. Informasi panjar biaya perkara, 
 DETAIL
176 UMUM DAN KEUANGAN Sarana pendukung :
1. Ruang Posbakum,
2. Ruang jaksa,
3. Ruang penasihat hukum,
4. Ruang Laktasi,
5. Ruang tunggu pengunjung,
6. Ruang  kesehatan,
7. Perpustakaan 
 DETAIL
177 UMUM DAN KEUANGAN Kontrak kantin (PNBP Kantin)  DETAIL
178 UMUM DAN KEUANGAN Perjalanan Dinas  DETAIL
179 UMUM DAN KEUANGAN Buku-buku keuangan
1. Buku kas umum (dilengkapi dengan
    LPJ/akhir bulan)
2. Buku bank
3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang
    persediaan, SPM dan penyetoran pajak
    PPH Pasal 21, 22 dan 23)
 DETAIL
180 UMUM DAN KEUANGAN SK manajemen pengelolaan keuangan :
1. SK KPA
2. SK Pejabat Pembuat Komitmen
3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara
     pemegang uang muka
4.  Bendahara penerima,
5. SK Pembantu Pengelola Keuangan
 DETAIL
181 UMUM DAN KEUANGAN Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan  DETAIL
182 UMUM DAN KEUANGAN Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)  DETAIL
183 UMUM DAN KEUANGAN Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan  DETAIL
184 UMUM DAN KEUANGAN Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan   DETAIL
185 UMUM DAN KEUANGAN Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)  DETAIL
186 UMUM DAN KEUANGAN Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)  DETAIL
187 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Pencatatan surat masuk/keluar  DETAIL
188 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Adanya uraian Tugas masing-masing unit  DETAIL
189 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Implementasi SOP  DETAIL
190 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Satker sudah mengisi aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan.  DETAIL
191 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Penyusunan RKAKL  DETAIL
192 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03  (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.   DETAIL
193 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014  DETAIL
194 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019  DETAIL
195 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015
Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)
 DETAIL

Untuk Lihat Video Lainnya, Klik disini

Untuk Lihat Video Lainnya, Klik disini

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas